Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pangdam Siliwangi Minta Masyarakat Tidak Ragukan Teralitas TNI

Selasa, 10 November 2020 | November 10, 2020 WIB Last Updated 2020-11-10T05:03:14Z

Rapat Persiapan 30 hari menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Jabar. (Foto: swarajabbarnews.com)

Hallotasik.com, Bandung
- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menegaskan, masyarakat jangan meragukan tentang Netralitas TNI dalam setiap Pilkada ataupun Pemilu lainnya.


"TNI sebagai bagian dari komponen nasional yang bertugas menyelenggarakan pertahanan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI, TNI sangat berkepentingan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan sukses, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas penyelenggaraannya," ucapnya.


Menurut Budi, sesuai dengan tugas dan perannya, TNI dalam hal ini Kodam III/Siliwangi akan selalu mendorong agar Pilkada dapat dilaksanakan dalam suasana aman dan tertib. 


"Salah satu peran yang dilakukan TNI terhadap suksesnya Pilkada adalah akan secara konsisten untuk tetap Netral dan tidak akan berpihak kepada salah satu calon ataupun kandidat peserta Pilkada,” tanda Budi, dalam Rapat Persiapan 30 hari menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Jabar, Senin (09/11/2020).


Budi menyatakan, terkait dengan Pilkada di Provinsi Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi siap membantu Polda Jawa Barat dalam pengamanan Pilkada sesuai dengan tugas perbantuan kepada Polri dan sebagai wujud amanah dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.


"Dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI

khususnya Bab IV Pasal 7 ayat (2) dan Ayat (3), diantaranya membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan  ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang," ujarnya.


Budi juga mengingatkan, hingga saat ini masih dalam masa Pandemi Covid-19, Kodam III/Siliwangi akan mendukung sepenuhnya Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (Covid-19).


"Kami akan terus melaksanakan koordinasi terkait pembentukan Posko Gabungan Terpadu sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak dan Penegakan Displin Protokol Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19," imbuhnya. (jbr)

×
Berita Terbaru Update