Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

RUU SKN Diharap jadi Manifesto Sistem Olahraga di Indonesia

Jumat, 02 Oktober 2020 | Oktober 02, 2020 WIB Last Updated 2020-12-02T07:35:29Z

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi saat berdialog langsung dengan para pelatih dan atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung, (Foto : dpr.go.id)

Hallotasik.com, Bandung 
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) kelaknya menjadi sebuah manifesto tentang metode keolahragaan yang akan diterapkan di Indonesia. Untuk itu, Panja RUU SKN terus menggali masukan dari berbagai stakeholder di berbagai daerah, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda.


Hal ini diungkapkan Dede usai berdialog langsung dengan para pelatih dan atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung, di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (1/10/2020). Ia juga menyampaikan, salah satu permintaan dari klub olahraga adalah pemerintah tidak terlalu campur tangan masalah keolahragaan.


“Kita sekarang masih dalam tahapan penyusunan (RUU SKN), menampung semua masukan masukan, termasuk dari klub-klub besar. Bagaimana mereka melakukan pembinaan, bagaimana berperan dalam mengembangkan olahraga. Rata-rata klub besar meminta, kalau bisa pemerintah jangan terlalu campur tangan dalam penanganan masalah olahraga. Cukup pada format membangun sarana-prasarana, membangun aturan main yang baik. Saya pikir ini ada benarnya juga,” ungkap Dede.


Dede mencontohkan sistem olahraga di Amerika Serikat. Dimana, permasalahan yang berkaitan dengan olahraga langsung ditangani oleh badan-badan olahraga semacam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), tidak ada campur tangan lagi dari pemerintah. Di Amerika, badan olahraga tersebutlah yang mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak mengikat.


Sistem yang berbeda, ada pula diterapkan di negara lain seperti Malaysia. Dimana, pembibitan, pembinaan yang berjenjang, semuanya ditangani langsung oleh pemerintah. “Metode yang tepat harus kita cari dahulu, kita mau masuk pada konsep olahraga yang mana,” ucap politisi Partai Demokrat itu.


Disamping itu, ia juga menyampaikan beberapa yang menjadi kendala dalam dunia olahraga yang erat kaitannya dengan pemerintah daerah yaitu pembinaan, pembibitan, dan insfrastruktur termasuk pembiayaan keolahragaan. “Dan kelihatannya memang masalah pembiayaan ini ada kendala besar karena pemerintah bisa membangun tetapi tidak bisa merawat,” tegas Dede.


Berbicara masalah pembibitan, Dede menerangkan, pembibitan itu memang seharusnya dimulai dari sekolah-sekolah seperti Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), sekolah khusus olahraga, dan lain-lain. Karena konsep anggaran di pemerintah daerah itu adalah money follow function. “Jadi kalau tidak ada function-nya maka tidak ada anggarannya. Sistem seperti ini harus diubah. Output target menjadikan program, baru kemudian program membutuhkan anggaran,” pungkasnya. (dpr)

×
Berita Terbaru Update