Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Petani Garut Pemegang Sertifikat Tanah Diberi Bibit

Kamis, 15 Oktober 2020 | Oktober 15, 2020 WIB Last Updated 2020-12-02T08:14:47Z

Pemegang Sertifikat Tanah mendapat bantuan prasarana dan sarana pengembangan perbenihan kentang. (Foto : blog.tanijoy.id)


Hallotasik.com, Garut
- Sejak tahun 2019 lalu, para petani penggarap di Perkebunan Hardjasari Selecta mendapat sertifikat tanah melalui program redistribusi tanah. Tanah yang diredistribusi tersebut, merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha PT Hardjasari (HGU Habis) yang kini dikenal dengan nama Perkebunan Selecta, seluas 107 ha, yang terdiri atas 543 bidang, untuk kurang lebih 408 Kepala Keluarga dan kini sudah bersertifikat. Warga pun mendapat sertifikat hak milik (SHM) yang sebelumnya berstatus HGU garapan warga. 


Parman, warga Kampung Penyekiran, Desa Sukawargi, Kabupaten Garut mengatakan bahwa mereka mendapat sertifikat tanah tersebut melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Namun, kini ia bersyukur karena melalui sertifikat tanah yang ia pegang, ia mendapat bantuan prasarana dan sarana pengembangan perbenihan kentang, yang merupakan program upland dari Kementerian Pertanian.


"Alhamdullilah, berkat sertipikat tanah, kini saya mendapat bantuan bibit kentang dari Kementerian Pertanian. Tidak hanya saya saja, banyak juga masyarakat yang memperoleh sertifikat tanah pada tahun 2019 kemari, mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait," ujar Parman, Kamis (15/10/2020).


Parman mengungkapkan bahwa bibit kentang yang ia terima seberat tiga kilogram. Petani kentang tersebut berharap bahwa bibit kentang itu dapat menghasilkan panen seberat 1 kuintal atau 100 kilogram. "Saya berharap agar bisa panen dua kali, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan," ungkap Parman.


Lebih lanjut, Parman mengatakan bahwa sertifikat tanah itu seperti jimat, yang tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. 


“Ketika mendapat sertipikat tanah, perasaan saya serta warga lain sangat senang karena ini menjadi bukti bahwa tanah ini sudah ada kepemilikan yang sah diakui hukum sehingga tidak ada ada yang mengganggu lagi. Sertifikat tanah itu kami anggap sebagai jimat, yang tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Saya berharap sertipikat tanah ini bisa diwariskan turun temurun dari saya hingga ke anak cucu," ujar Parman.


Sembari tersenyum lebar, Parman mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkat sertifikat tanah yang ia peroleh tersebut. 


"Terima kasih buat Kementerian ATR/BPN karena telah meredistribusi tanah Perkebunan Selecta. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi petani sehingga petani jadi makmur dan menambah penghasilan," kata Parman.


Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang identik dengan pertanian. Hal ini menjadi dasar pemerintah menjadikan Kabupaten Garut sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam kegiatan penyaluran bantuan pemberdayaan bagi masyarakat pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT). 


“Hari ini sangat istimewa bagi kita semua, karena sertifikat tanah merupakan sesuatu yang berharga, harus dijaga dengan sangat. Sertipikat tanah itu sudah seperti jimat," ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra.


Sertifikat tanah memang seperti jimat karena harus dijaga. Bagi petani, apabila sawah yang mereka garap bersertipikat, maka sawah tersebut dapat menjamin keberlangsungan hidup pemiliknya. 


"Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kehadiran negara diwujudkan dalam empat hal, yakni peruntukan, lalu kedua ada penggunaan. Dua hal tadi sangat terkait dengan ekonomi. Kemudian ada penyediaan serta pemeliharaan. Semua ini terkait tanah dan penting untuk kita jaga betul," ujar Wamen ATR/Waka BPN. 


Surya Tjandra mengatakan bahwa Kabupaten Garut memang merupakan lokasi percontohan program pemerintah terkait pemberdayaan SHAT. Ia menekankan ini merupakan langkah awal. 


“Metode ini menjadi sarana kita belajar bersama. Pelajari di mana kekurangan dan kelebihannya. Kita akan wujudkan Memorandum of Understanding (MoU) tiga tahun lalu dengan melibatkan tiga atau empat kementerian terkait dengan Garut ini sebagai langkah awal," ujar Surya Tjandra.


Tanggal 27 November 2017 lalu telah ditandatangani MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pemburu Ikan. 


“Penyaluran bantuan kepada petani pada hari ini merupakan implementasi dari MoU tiga tahun lalu dan merupakan inisiasi Kementerian ATR/BPN, melalui Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra yang giat mendorong agar kegiatan ini benar-benar berjalan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Iskandar Simorangkir.


Iskandar Simorangkir juga mengungkapkan bahwa bantuan yang disalurkan pada hari ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah terhadap para petani maupun usaha kecil dan menengah (UKM). 


“Adanya pandemi Covid-19 membuat para pelaku UKM terdesak. Usaha mereka banyak yang merugi karena physical distancing sehingga akhirnya modal hanya habis untuk kebutuhan rumah tangga. Presiden sudah mengeluarkan banyak program untuk menjaga daya beli masyarakat, antara lain Bantuan Presiden (Banpres), ada juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro serta ada KUR mikro. Ini dilakukan karena pemerintah menyadari yang paling terkena dampak pandemi adalah pelaku UKM," kata Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan. (rad)

×
Berita Terbaru Update