Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

143 Pelanggar Adaptasi Kebiasaan Baru Ditindak di Kota Bogor

Kamis, 01 Oktober 2020 | Oktober 01, 2020 WIB Last Updated 2020-12-02T08:05:44Z

Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Slamet Agus Priono. (Foto : humas.jabarprov.go.id)

Hallotasik.com, Bandung
- Selama pemberlakukan Adaptasai Kebiasaan Baru (AKB) yang diperketat sepanjang September 2020 ini, Satuan Polisisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Bandung telah menindak 143 pelanggaran.


Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Slamet Agus Priono menyatakan, mayoritas para pelanggar tersebut yaitu minimarket dengan jenis pelanggaran berupa melebihi batas ketentuan jam operasional dengan tetap buka di atas pukul 21.00 WIB.


“Sebanyak 143 badan disanksi dan itu rata-rata minimarket. Kalau mal atau pertokoan lainnya rata-rata bagus. Sektor hiburan juga ada yang kena juga mereka melebihi jam operasional,” ucap Slamet di Balai Kota Bandung, Kamis (01/10/2020). 


Slamet mengungkapkan, minimarket yang melanggar ini sebagian besar berada di daerah pinggiran kota dimana para pengelola minimarket tersebut menyepelekan karena beranggapan tidak akan tersentuh operasi lantaran jauh dari pusat kota.


“Kebanyakan di pinggiran karena menganggap Satpol PP ga akan datang, taunya kita datangi. Mereka alasannya pegawaianya udah ganti dan tidak tahu, itu kan salah manajemennya," katanya.


Slamet menegaskan, alasan apapun jika sudah melebihi jam operasinal pihaknya akan meminta langsung mereka menutup kegiatannya serta identitasnya ditahan dengan dilakukan pencatatan dan dikenai sanksi denda.


"Kendati terdapat sejumlah tempat hiburan yang sampai dikenai sanksi berupa denda, namun pelanggaran terbanyak ditempat hiburan yakni pengunjungnya tidak menggunakan masker. Karenanya kita berbekal masker untuk diberikan kepada pelanggar setelah diberikan sanksi terlebih dahulu," imbuhnya.


Slamet memaparkan, pelanggaran individual seperti tidak bermasker ini juga kerap ditemukan di pasar tradisional, namun hingga saat ini bagi pelanggar perorangan belum pernah dikenai sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp100 ribu.


“Di pasar-pasar memang agak sulit penerapan sanksinya. Untuk perorangan di AKB diperketat dilaksanakan sanksi sosial dengan membersihkan tempat fasilitas umum, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau push up,” ujarnya.


Slamet menyatakan, berbeda dengan pelanggar badan atau tempat, bisa dengan mudah mencatat terhadap pengelola yang membandel. Sehingga, petugas bisa menerapkan denda maksimal sebesesar Rp500.000 sesuai dengan Peraturan Walikota.


"Sepanjang September ini, hasil dari sanksi denda mencapai Rp47 juta dan sudah disetorkan masuk ke kas daerah. Kita tidak berharap mendapat PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari denda tapi masyarakat diharapkan mematuhi protokol kesehatan sampai pandemi berkahir,” pungkasnya. (jbr)

×
Berita Terbaru Update