Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dinas PUPR akan Dituntut Secara Pidana, Perdata, dan Administratif

Jumat, 14 Agustus 2020 | Agustus 14, 2020 WIB Last Updated 2020-12-02T07:04:22Z

Advokat Muhamad Ikbal SH, MH dkk dari Kantor Hukum Muhamad Ikbal & Partner. (Foto : MIP Law Firm)

Hallotasik.com, Cibinong - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dipastikan menghadapi masalah karena akan diseret ke jalur hukum baik secara Pidana, Perdata, maupun Administratif.


Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor juga harus mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Dramaga milik klien Kantor Hukum Muhamad Ikbal SH MH & Partners.


“Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal surat ini diterima oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” kata Advokat Muhamad Ikbal SH, MH, kuasa hukum Hj. E. Komariah dan Kiki Rizki Amalia selaku para Ahli Waris dari (Alm) H.M. Yusup.


Baca : Kawal Ahli Waris, PWRI akan Laporkan PUPR ke Bupati dan Kejaksaan


Kepada Hallobogor.com - Hallo Media Network, Jumat (14/8/2020) Muhamad Ikbal menyebutkan bahwa surat somasi untuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor sudah dikirimkan pada hari Kamis (13/8/2020).


Baca juga : Sudah 10 Tahun Ahli Waris Memperjuangkan Hak-haknya, Ikuti Terus Update-nya.


“Namun apabila sebagaimana waktu yang kami harapkan tidak dapat melaksanakannya, maka dengan sangat menyesal klien kami akan menempuh jalur hukum baik Pidana, Perdata, maupun Administratif".


Demikianlah poin penting dalam surat somasi (teguran) Nomor: 40/Somasi/MIP/VIII/2020, yang dikirimkan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten selaku Pimpinan Kantor yang seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.


Awal Mula Masalah


Seperti diketahui, Hj. E. Komariah sebagai istri sah (Alm) H.M. Yusup dan Kiki Rizki Amalia sebagai anaknya. memberi kuasa khusus kepada kantor hukum MIP beberapa pekan lalu.


Dalam uraian surat somasinya, bermula, sebidang tanah milik H.M. Yusup dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Dramaga, Surat Ukur Nomor: 142/1986, tertanggal 27 Januari 1986, yang terletak di Dramaga Kp. Manggis Rt.02/Rw.04, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.


Tanah tersebut terkena pembebasan lahan ditahun 2010 silam, untuk kepentingan umum proyek pembangunan ruas Jalan Laladon Babakan Leutik (lingkar Dramaga). dibayar oleh dinas PUPR.


Tidak ada masalah saat pembebasan itu uangnyapun diterima oleh H.M. Yusup, lengkap dengan bukti-bukti tanda terima, kala itu masih hidup, meninggal dunia ditahun 2012.


10 Tahun Belum Beres Juga


Saat proses Pemecahan Alas Hak/Splising oleh dinas PUPR, menurut ahli waris, Komariah dan Kiki, selama 10 tahun tidak kunjung selesai, malah sertifikat itu berpindah tangan bukan kepada mereka berdua selaku istri dan anaknya dari H.M Yusup.


Teguran Ikbal selaku kuasa hukumnya, ia menduga surat sertifikat milik kliennya itu telah diberikan oleh bawahan Kepala Dinas (Kadis) PUPR, bukan kepada Komariah dan Kiki.


Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, Inisiatif Kliennya, Komariah dan Kiki sering mendatangi kantor dinas PUPR dan Kantor BPN Kabupatsn Bogor, bermaksud menanyakan kejelasan proses Pemecahan Alas Hak itu, namun hanya mendapat jawaban ‘sedang proses’, hingga saat ini belum juga usai.


Kliennya, Komariah dan Kiki pada Kamis, (30/07/2020), datang lagi ke Dinas PUPR hendak menanyakan kembali permasalahan itu, hingga kini belum juga ada kejelasan.


Lalu, sebagai kuasa hukum, Ikbal menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan klarifikasi dan Himbauan dari kantor hukum MIP pada (07/08/2020), menurutnya, surat itu tidak ditanggapi.


Menurut Ikbal bawahan Kadis PUPR, telah melakukan perbuatan melawan hukum. karena telah memberikan surat sertifikat bukan kepada pemilik sah.


Ikbal meminta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Dramaga milik kliennya menurut dia pemilik yang sah. (*/bud)

×
Berita Terbaru Update